(ilustrasi Pendapat)
Dalam kehidupan berbangsa, isu kesehatan publik seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas sering menunjukkan hal yang berbeda. Isu kesehatan publik kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik yang mendominasi ruang publik, terutama di media massa dan media sosial. kejadian ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah berulang dari waktu ke waktu, baik di Indonesia maupun di dunia. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi, dan apa dampaknya bagi masyarakat luas?
Salah satu alasan utama adalah dominasi politik dalam ruang pemberitaan. Media cenderung memberikan porsi besar pada isu politik karena dianggap lebih menarik perhatian publik. Kontestasi politik, konflik antar-elit, dan pernyataan kontroversial pejabat sering kali dianggap memiliki nilai berita lebih tinggi dibandingkan laporan tentang program kesehatan, kampanye imunisasi, atau data angka stunting. Akibatnya, isu kesehatan publik tidak mendapat sorotan yang memadai. Padahal, informasi kesehatan yang akurat sangat penting bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dominasi isu politik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam perhatian publik.
Selain faktor media, kepentingan politik itu sendiri kerap membuat isu kesehatan hanya dipandang sebagai alat legitimasi kekuasaan. Program kesehatan sering kali dijadikan bahan kampanye atau pencitraan, bukan benar-benar sebagai kebutuhan mendesak bagi rakyat. Misalnya, pembangunan rumah sakit atau pembagian kartu sehat kerap dibungkus dengan narasi politik agar memberi keuntungan elektoral. Dalam situasi seperti ini, kesehatan publik tidak lagi diposisikan sebagai hak dasar masyarakat, melainkan sebagai komoditas politik yang nilainya naik-turun sesuai momentum pemilu. Kondisi ini jelas berbahaya karena membuat kebijakan kesehatan tidak berkelanjutan dan bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Faktor lain yang memperkuat mengapa isu kesehatan kalah dari isu politik adalah rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Banyak orang lebih mudah terpancing perdebatan politik ketimbang membicarakan pola hidup sehat, pentingnya imunisasi, atau urgensi menjaga kesehatan mental. Rendahnya literasi ini membuat isu kesehatan kurang mendapat atensi publik, sehingga media dan elite politik pun semakin jarang memberi prioritas. Akhirnya terbentuk lingkaran setan: isu kesehatan tidak diberitakan karena dianggap kurang diminati, dan masyarakat tidak berminat karena isu tersebut tidak pernah digencarkan. Padahal, kesehatan publik adalah fondasi yang menentukan produktivitas dan kualitas bangsa.
Jika dicermati lebih jauh, dampak dari kekalahan isu kesehatan oleh isu politik sangat serius. Salah satunya adalah keterlambatan respons pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata, di mana awal penanganan sempat terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik. Alih-alih mengedepankan data medis, kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi pertimbangan citra politik dan kepentingan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, masyarakatlah yang menanggung beban, mulai dari meningkatnya angka kematian, keterlambatan vaksinasi, hingga disinformasi yang beredar luas. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesehatan publik tidak boleh lagi dipandang sebagai isu sekunder.
Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan kesadaran kolektif dari media, elite politik, dan masyarakat. Media harus berani memberikan porsi liputan lebih luas pada isu kesehatan, tidak hanya ketika ada pandemi atau bencana. Pemerintah dan politisi juga perlu berhenti menjadikan kesehatan publik sebagai komoditas politik, melainkan menjadikannya prioritas kebijakan yang konsisten. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi kesehatan agar lebih peduli dan kritis terhadap kebijakan kesehatan. Dengan begitu, kesehatan publik dapat berdiri sejajar dengan isu politik dalam ruang publik. Sebab, tanpa masyarakat yang sehat, politik yang ramai sekalipun tidak akan membawa bangsa ini maju.